Posted by: Muhammad Anshor | April 2, 2013

Pertambangan dan Kehutanan, Dua Sektor Dengan Berbagai Kepentingan dan Permasalahannya

Pertambangan dan Kehutanan,
Dua Sektor Dengan Berbagai Kepentingan dan Permasalahannya

I. PENDAHULUAN
Sektor pertambangan dan perhutanan merupakan dua sector yang selama ini muncul sebagai dua sector yang saling bermasalah satu sama sama lain. Hal ini muncul dikarenakan sifat dari dua sektor yang saling bertolak belakang teruta kaitannya dengan isu lingkungan. Di satu sisi sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambangan menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain sektor kehutanan “menguasai” lahan yang ada di Indonesia, paling tidak pada tahun 2009 luas daratan Indonesia adalah 190,31 juta ha, sementara luas tutupan hutannya adalah 88,17 juta ha atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia. Fakta yang ada potensi pertambangan ada di bawah lahan yang notabene dalam status kawasan lindung yang memiliki utama untuk perlindungan. Hal ini yang menjadikan konflik ketika pertambangan yang dilaksanakan di kawasan hutan lindung dimana pertambangan secara peraturan perundangan yang berlaku dimungkinkan untuk dilakukan dengan pertambangan tertutup. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai permasalahan yang muncuk di sector pertambangan dan kehutanan serta solusi dari permasalahan tersebut.


II. PERMASALAHAN
Implikasi penambangan terbuka di kawasan hutan lindung sudah sangat jelas bagi pihak kehutanan (dan para konservasionis). Namun, mungkin tidak mudah dipahami oleh pihak pertambangan dan para ekonomis. Pertentangan kepentingan antara perlindungan lingkungan hidup dan kebutuhan perolehan ekonomis bukan hal baru yang tampaknya terus menajam di negeri yang sedang mengalami krisis multidimensi berkepanjangan ini. Tak terkecuali antara kepentingan pertambangan dan kehutanan di kawasan hutan lindung, yang merupakan refleksi dua kepentingan utama tadi. Kepentingan sektor tambang dan hutan muncul dari Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dengan tegas melarang dilakukannya pola penambangan terbuka di kawasan hutan lindung karena akan merusak struktur dan fungsi pokok hutan penyangga kehidupan tersebut. Permasalahan ini menjadi rumit ketika tuntutan ekonomi dan pembangunan ketika dibenturkan dengan tuntutan perbaikan kulitas lingkungan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul antara pertambangan dengan kehutanan. Paling tidak ada tiga isu utama dalam permasalahan ini antara lain: (1) Kajian teknis terkait persalahan pertambangan di hutan lindung, (2) kajian kebijakan yang terkait dengan pertambangan dan kehutanan, dan (3) tinjauan atau refernsi literature dan pendapat terkait dengan pertambangan dan kehutanan.


III. PEMBAHASAN/ ANALISIS

A. Data
UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 38 ayat (4) secara tegas melarang pertambangan (terbuka) di kawasan hutan. Fakta yang hingga saat ini, lahan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan lindung mencapai 17,669 juta hektare (ha) atau 37,5 persen dari total luas lahan kontrak karya seluas 47,059 ha. Sementara itu, sektor pertambangan dinilai memiliki kontribusi terhadap kerusakan hutan di Indonesia mencapai 10 persen, dan kini melaju mencapai dua juta ha per tahun. Brdasarkan data yang ada luas kawasan hutan yang berpeluang untuk kegiatan penambangan mencapai 61 persen atau sekitar 84.757.000 ha dari luas keseluruhan hutan di Indonesia. Berdasarkan catatan Tata Guna Hutan Kesepakatan/ Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (TGHK/RTRWP) tahun 2002, luas kawasan hutan Indonesia secara menyeluruh adalah 139.429.694 ha. Sementara itu, dalam siaran pers Departemen Kehutanan, kawasan hutan di Indonesia dibedakan menjadi kawasan hutan tetap dan hutan terbatas. Hutan tetap terdiri dari 32.221.389 ha hutan lindung, 22.318.463 ha hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional. Hutan terbatas terbagi menjadi 23.398.154 ha hutan produksi terbatas dan 35.925.314 ha hutan produksi tetap. Sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 25.433.485 ha.
Pemerintah mengeluarkan ketentuan baru berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan pemerintah itu itu, antara lain mengatur ketentuan tambang bawah tanah atau pola tertutup yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung. Sejak dilakukan pertambangan di kawasan hutan lindung, kini luas hutan lindung tinggal 23 persen dan luas kawasan konservasi hanya 16 persen dari luas seluruh hutan di Indonesia. Luas kawasan hutan lindung dan konservasi itu akan terus menyusut akibat praktik penebangan liar, pembukaan lahan perkebunan, dan masuknya industri pertambangan yang memaksa diri untuk mengubah status peruntukan dan fungsi lahan. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, dalam waktu 5-10 tahun mendatang sudah tidak ada areal hutan yang tersisa di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan Dengan produksi timah terbesar ke dua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel terbesar ke lima, emas terbesar ke tujuh dan produksi batu bara terbesar ke delapan di dunia,. Menurut survey tahunan dari Price Waterhouse Coopers (PWC), ekspor produk pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor di tahun 2002, sementara sector ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.
Tetapi pada masa-masa belakangan ini, investasi dalam sektor pertambangan mengalami penurunan tajam. Hal ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti turunnya harga mineral dan logam dunia. Tetapi ini juga disebabkan turunnya daya saing usaha di Indonesia. Menurut estimasi dari PWC, eksplorasi di Indonesia telah mengalami penurunan dari US$ 160 juta di tahun 1996 menjadi hanya US$18,9 juta di tahun 2002. Sementara itu, jumlah investasi keseluruhan dalam sector pertambangan turun dari sekitar US$ 2 billion di tahun 1997 menjadi di bawah US$ 500 juta pada tahun 2001 dan 2002.
Dari uraian data dan fakta yang disebut diatas, sektor kehutanan yang semakin terdegradasi dengan tekanan yang muncul terhadap kawasan hutan (lindung) salah satunya adalah dari sector pertambangan sehingga muncul reaksi kehutanan untuk cenderung bertahan terhadap tekanan tersebut. Di sisi lain mundurnya pertumbuhan pertambangan juga tidak bisa lepas dengan berbagai macam konflik lahan utamanya dengan sector kehutanan. Tetapi tuntutan pembangunan (ekonomi) untuk sector pertambangan harus ada solusi alternative untuk memecahkan permasalahan ini.

B. Model Analisis
Untuk memecahkan permasalah konflik kepentingan antara sector pertambangan dengan sector kehutanan dilakukan dengan analisis tiga pendekatan yaitu (1) pendekatan aspek teknis mengenai pertambangan di kawasan hutan (lindung), (2) pendekatan aspek kebijakan yang mengatur pertmbangan di kawasan hutan (lindung), dan (3) pendekatan teori, pendapat dan referensi mengenai pertambangan di kawasan hutan lindung. Dari tiga pendekatan ini diharapakan menghasilkan alternative penyelesaian permasalahan dari aspek teknis maupun aspek non teknis (Tabel 1. Alur Metodologi)

C. Skenario
Skenario untuk memecahkan permasalahan kehutanan dan pertambangan melalui 3 pemdekatakan yaitu kahian teknis, kajian kebijakan dan kajian literature seperti tercantum dalam Tabel 2. Alur Pemikiran.

1. Kajian Teknis
Pertambangan merupakan rangkaian empat kegiatan utama: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian dan reklamasi. Eksplorasi adalah penyelidikan untuk menetapkan keberadaan, karakteristik, jumlah dan nilai bahan tambang. Ini merupakan tahap awal, membutuhkan waktu dua hingga lima tahun dan beresiko tinggi dimana perusahaan dapat menghentikan kegiatan karena tidak menemukan endapan bahan tambang dengan kualitas dan kuantitas diharapkan meski telah menghabiskan jutaan dollar. Biaya yang dikeluarkan tahap ini mencapai 1-15 juta dollar. Berdasarkan data Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, sepanjang periode 1969-2003, dari 348 perusahaan yang melakukan eksplorasi hanya 36 yang berlanjut ke tahap eksploitasi, sedangkan sisanya terminasi atau penundaan. Untuk memfasilitasi eksplorasi pemerintah mengijinkan perusahaan mencari bahan tambang didaerah Kuasa Pertambangan yang dipilih seluas maksimum 25.000 ha (PP 32/1969 tentang Pelaksanaan UU Pokok Pertambangan 11/1967). Namun tidak berarti seluruh lahan tersebut dimanfaatkan perusahaan, sebagian besar lahan harus dikembalikan kepada negara melalui proses reliquishment bertahap sesuai kemajuan yang dicapai. Dari aspek penggunaan lahan eksplorasi tidak membuka lahan secara ekstensif. Bukaan hanya diperlukan untuk akses masuk dan areal operasi peralatan eksplorasi, dimana berupa peralatan pemboran. Bahkan dengan teknologi terkini, seperti ground and airborne geophysics, dapat mereduksi secara signifikan pembukan lahan. Kedua teknik tersebut dapat mendeteksi keberadaaan endapan bahan tambang tanpa harus membuka lahan Setelah diyakini bahan tambang mempunyai kualitas dan kuantitas yang diharapkan kegiatan berlanjut ketahap eksploitasi, kegiatan dengan maksud mengali bahan tambang untuk diproses lebih lanjut atau langsung dimanfaatkan. Dua metode diterapkan untuk eksploitasi, tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Namun sebelum melakukan ekspoitasi, studi kelayakan detail dan konstruksi harus dilaksanakan. Waktu yang dibutuhkan dari eksplorasi ke eksploitasi berkisar dua hingga lima tahun.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
Dari pertimbangan kedua sektor tersebut secara teknis diformulasikan luas efektif pertambangan dan luas kawasan lindung yang besinggungan dengannya sehingga mendapatkan suatu model pertambangan di kawasan lindung yang keselarasan dan tidak melanggar baik itu norma hokum maupun norma lingkungan. Untuk menjaga konsistensi terhadap proses yang berjalan perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadapnya sehingga menjadi evaluasi umpan balik dalam pengelolaan yang semakin baik.

2. Kebijakan Pertambangan dan Kehutanan
Kebijakan di sector kehutanan kaitannya dengan sector pertmbanagan antara lain:
1. UU No.41/1999. Salah satu poin penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah larangan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Poin-poin penting dalam kebijakan ini meliputi kegiatan pengelolaan, pembagian blok kawasan, dan pemanfaatan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan lindung meliputi: (1) penentuan batas-batas hutan yang ditata; (2) inventarisasi, identifikasi, dan perisalahan kondisi kawasan hutan; (3) pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya; (4) pembagian hutan ke dalam blok-blok; (5) registrasi; dan (6) pengukuran dan pemetaan. Berdasarkan peraturan ini, pada dasarnya hutan lindung dapat dimanfaatkan, asal tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, sarana dan prasarana yang dibangun permanen, dan mengganggu fungsi kawasan. Yang dapat dilakukan hanyalah kegiatan yang termasuk dalam kategori strategis dan menyangkut kepentingan umum. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan tujuan strategis.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Poin penting dalam keputusan Menteri Kehutanan ini adalah bahwa hutan lindung merupakan salah satu kategori hutan (selain hutan produksi yang tidak dibebani ijin kehutanan lainnya), yang dapat ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam kebijakan ini ditetapkan bahwa dalam penetapan kawasan hutan, perlu diperhatikan: (1) status hutan, apakah sudah ditunjuk sebagai hutan, tidak terbebani hak atas tanah, dan tergambar dalam kebijakan ruang, seperti RTRW; (2) batas dan luasnya harus jelas terukur; (3) memiliki koordinat yang tepat dan jelas; (4) didasari pada peta dasar berdasarkan ketersediaan liputan data yang ada, misalnya peta rupa bumi, peta topografi, dan peta joint operation graphic.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL. Dalam kebijakan ini diatur bahwa kegiatan sektor kehutanan yang harus disertai dengan AMDAL meliputi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (skala semua besaran) dan usaha hutan tanaman (> 5000 ha), sedangkan pada sector pertambangan meliputi kegiatan pertambangan umum (KP atau pertambangan terbuka), ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta geologi tata lingkungan.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan ini mengatur ketentuan bagi hasil pengelolaan hutan, yakni: (1) sebesar 80% dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan dibagi dengan perincian untuk bagian provinsi sebesar 16% dan untuk kabupaten sebesar 64%; (2) sebesar 80% dari penerimaan propinsi sumber daya hutan dibagi dengan perincian bagian propinsi sebesar 16%, bagian kabupaten/kota penghasil sebesar 32%, dan bagian kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan sebesar 32%.
3. Tinjauan Literatur
Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pertambangan dan kehutanan, misalnya konflik dalam penataan dan pemanfaatan ruang, pelestarian lingkungan, serta konflik pertambangan dengan sektor kehutanan dalam penggunaan lahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. Penyebab konflik sektor pertambangan dengan sektor lain, antara karena:
1. Sulitnya Mengakomodasi Kegiatan Pertambangan kedalam Penataan Ruang
Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya terminologi land use dan land cover dalam penataan ruang. Land use (penggunaan lahan) merupakan alokasi lahan berdasarkan fungsinya, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sebagainya. Sementara land cover merupakan alokasi lahan berdasarkan tutupan lahannya, seperti sawah, semak, lahan terbangun, lahan terbuka, dan sebagainya. Pertambangan tidak termasuk ke dalam keduanya, karena kegiatan sektor pertambangan baru dapat berlangsung jika ditemukan kandungan potensi mineral di bawah permukaan tanah pada kedalaman tertentu. Meskipun diketahui memiliki kandungan potensi mineral, belum tentu dapat dieksploitasi seluruhnya, karena terkait dengan besaran dan nilai ekonomis kandungan mineral tersebut. Proses penetapan kawasan pertambangan yang membutuhkan lahan di atas permukaan tanah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses penataan ruang itu sendiri.
2. Sering Dituduh sebagai ’Biang Keladi’ Kerusakan Lingkungan
Kerusakan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak lingkungan sangat terkait dengan teknologi dan teknik pertambangan yang digunakan. Sementara teknologi dan teknik pertambangan tergantung pada jenis mineral yang ditambang dan kedalaman bahan tambang, misalnya penambangan batubara dilakukan dengan sistem tambang terbuka, sistem dumping (suatu cara penambangan batubara dengan mengupas permukaan tanah). Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan, antara lain masalah tailing, hilangnya biodiversity akibat pembukaan lahan bagi kegiatan pertambangan, adanya air asam tambang.
3. Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dengan Lahan Kehutanan
Hutan merupakan ekosistem alami tempat senyawa-senyawa organik mengalami pembusukan dan penimbunan secara alami. Setelah cukup lama, materi-materi organik tersebut membusuk, akhirnya tertimbun karena terdesak lapisan materi organik baru. Itu sebabnya hutan merupakan tempat yang sangat mungkin mengandung banyak bahan mineral organik, yang potensial untuk dijadikan sebagai bahan tambang.


IV. TANTANGAN DAN PELUANG

A. Tantangan
Pemberlakuan UU No.41/1999 menyebabkan semakin terbatasnya ruang gerak pertambangan dan berpotensi menurunkan investasi pertambangan di Indonesia. Selain itu berlanjutnya ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia, serta ketidakpastian sekitar pemberlakuan undang-undang pertambangan yang baru, undang-undang kehutanan, dampak otonomi daerah juga berkontribusi nyata terhadap semakin menurunnya perkembangan pertambangan di Indonesia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat mengenbangkan potensi tambang yang dimiliki
B. Peluang
Permasalahan tumpang tindih kawasan hutan lindung dengan kegiatan pertambangan bisa saja digunakan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No 41/1999 melalui mekanisme perubahan peruntukanAlih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan Undang-Undang. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarang. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


V. PENUTUP

A. Simpulan
Permasalahan kehutanan dan pertambangan akan muncul ketika tuntutan ekonomi di satu pihak dan isu perbaikan lingkungan di sisi lain. Kedua sector ini akan selalu berbenturan karena perbedaan paradigma dalam proses pembangunan. Sektor pertambangan melihat bahwa potensi bahan tambang yang ada menjadi modal penting dalam pembangunan utamnay sector ekonomi. Di sisi lain keberadaan pertambangan yang berada di kawasan lindung yang notabene untuk tujuan perbaikan lingkungan menjadi kontraproduktif karena merupakan suatu yang bertolak belakang. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme terutama dalam tingkat kebijakan yang mendukung keduanya pertambangan diperlukan untuk kemajuan pembangunan dan isu lingkungan menjadi sentral untuk mengendalikan pembangunan.
B. Saran
Untuk memecahkan permasalahan tumpang tindih kedua sector ini diperlukan rekalkulasi ulang secra teknis antara pertambangan dan kehutanan sehingga ada solusi teknis secara keruangan diantara keduanya.
Perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang berkaitan diantaranya sehingga ada kejelasan dan kepastia hokum terutama mengenai pertambangan di kawasan lindung yang secara teknis “tidak mungkin” dilakukan dengan amanah UU 41 tahun 1999 dengan penambangan tertutup.


DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan.. Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kahutanan. Jakarta: Departemen ESDM RI.
Departemen Kehutanan RI. 1999. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Kementerian Kehutanan RI. 2011. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Hariadi. 2005. Nasib Tambang di Hutan Lindung.Jakarta. Harian Kompas tanggal 9 Juli 2005

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: